MAKALAH KABINET WILOPO ERA DEMOKRASI PARLEMENTER

BAB I

 PENDAHULUAN

A.    Latarbelakang

Kabinet wilopo merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan parlementer di indonesia. Kabinet wilopo di bentuk setelah kabinet sukiman di ambil mandatnya oleh DPR. Penyebab di ambil mandat kabinet Sukiman karena di anggap lebih condong kebarat dan bertentangan dengan politik nonblok indonesia.sesuai aturannya kabinet sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden I.R sukarno. Setelah I.r Sukarno menerima mengunduran diri Sukiman dan kabinetnya. Maka presiden Menunjuk Sidik Djoyosukarto dari partai PNI (partai Nasional indonesia). Serta Prawoto Mangku sasmito dari partai Masyumi menjadi formatur pembentukan kabinet yang baru.

Karena Sidik Djoyosukato dan Prawoto Mangku Sasmito gagal merumuskan formatur kabinet. Maka mereka mengembalikan mandat sebagai formatur kabinet kepada Ir Sukarno. Kegagalan mereka di sebabkan oleh gagalnya membentuk kabinet yang kuat dan di dukung mayoritas partai di parlemen serta tidak adanya kesepakatan tentang orang atau mentri yang akan didudukkan di kabinet. Setelah Sidik Djoyodikusumo dan Prawoto mengembalikan mandatnya Pada tanggal 19 februari 1952.   Presiden I.r Sukarno kembali menbentuk formatur kabinet baru yang diketuai oleh Wilopo.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun mencoba untuk menggali lebih jauh tentang apa saja yang ada pada Kabinet Wilopo.

B.     Rumusan Masalah

Pada makalah ini rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1.       Bagaimana proses terbentuknya kabinet Wilopo ?

2.       Apa sajakah partai-partai pendukung kabinet wilopo ?

2.      Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan kabinet Wilopo jatuh ?

C.     Tujuan

1.     Untuk mengetahui terbentuknya Kabinet Wilopo.

2.      Untuk mengetahui partai – partai pendukung Kabinet Wilopo.

3.      Untuk mengetahui faktor – faktor jatuhnya kabinet Wilopo.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Proses Terbentuknya kabinet Wilopo

Setelah kabinet Sukiman di ambil mandatnya. Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (masyumi) menjadi fornatur. Yang diminta oleh Presiden kepada Fornatur adalah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan dari cukup dari Parlemen.[1] Namun usaha fornatur menemui kegagalan sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukan dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret mereka mengembalikan Mandat, dan Presiden menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai fornatur baru. Akhirnya setelah berusaha dua minggu, pada tangal 30 Maret Mr Wilopo mengajukan susunan kabinet yang terdiri dari PNI dan Masyumi masing-masing jatah empat orang, PSI dua orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) masing - masing satu orang dan golongan tak berpartai tiga orang.  Dalam menentukan susunan personalia kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu Tim yang padu sebagai zaken kabinet, sehingga dapat secara bulat mendukungg kabijakan pemerintah.[2] Dalam konstelasi politik saat itu kehadiran partai-partai politik tetap diperhitungkan agar mencapai mayoritas di Parlemen.

Berikut ini merupakan susunan Kabinet Wilopo :

1.      Perdana Menteri : Mr. Wilopo

2.      Wakil PM : Prawoto Mangkusasmito

3.      Menteri Luar Negeri a.i. : Mr. Wilopo 6, dan Mukarto

4.      Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh. Roem

5.      Menteri Pertahanan : Sri Sulatan HB IX 7

6.      Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wiradinata

7.      Menteri Penerangan : A. Manonutu

8.      Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo

9.      Menteri Petanian : Moh. Sardajan

10.  Menteri Perekonomian : Mr. Sumanang

11.  Menteri Perhubungan : Ir. Juanda

12.  Menteri PU dan Tenaga : Ir. Suwarto

13.  Menteri Perburuhan : Ir. Tedjasukmana

14.  Menetri Sosial : Anwar Tjokroamino 8

15.  Menteri PP & K : Prof. Dr. Bahder Djohan

16.  Menteri Agama : KH Fakih Usman

17.  Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena

18.  Menteri Urusan Pegawai : Suroso[3].

Program kerja kabinet ini ada 6 pasal, dan yang paling penting dari keenam program itu adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum. Kabinet ini juga memprogramkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan keamanan dalam negeri. Program luar negerinya ditekankan kepada perjuangan pengembalian Irian Barat serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.[4]

B.     Partai-partai Pendukung Kabinet Wilopo

Partai pendukung kabinet Wilopo adalah PNI (partai Nasional Indonesia) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) Namun Demikian, keduanya sulit untuk bekerjasama. Beroriantasi Nasionalis, PNI mencurigai Motivasi keagaman yang mungkin di miliki oleh para pemimpin Masyumi, sementara Masyumi tidak menyukai PNI karena pendukung utama partai tersebut adalah kaum muslim abangan, terutama dari masyarakat Jawa. Dalam Masyumi sendiri terdapat ketegangan antara faksi-faksi yang konservatif dan Modernis.[5] Selanjutnya PNI semakin mencurigai motivasi- motivasi keagamaan dari beberapa pemimpin masyumi dan mencari sekutu untuk membantunya menunda pemilihan umum , karena merasa takut bahwa masyumi mengkin akan meraih kemenangan yang sangat besar.

PKI dengan strategi Front persatuan nasionalnya, bersidia menawarkan bantuan kepada PNI dan tidak mencela kabinet seperti yang dilakukan terhadap kabinet sebelumnya semua orang yang ditangkap dalam operasi pembersihan anti komunis pada tahun 1951 kini dibebaskan.

PSI berpengaruh di kalangan pejabat tinggi pemerintahan dan mempunyai pendukung di kalangan tentara pusat. Sedangkan Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam. Basis politik Masyumi terdiri atas kaum muslim yang taat, termasuk sebagian besar kaum borjuis pribumi, para kyai dan ulama. Basis utama Partai Nasional Indonesia (PNI) ialah didalam birokrasi dan kalangan para pegawai kantor. Di daerah pedesaan Jawa partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim nominal (abangan).

Motivasi partai-partai mendukung pemerintahan yaitu agar mereka duduk di dalam parlemen dengan praktik ‘’ politik dagang sapi ‘’ yang hanya menguntungkan segelintir elite politik. Hal ini berkaitan dengan koalisi dari dua atau lebih partai politik untuk membentuk kabinet pemerintahan. Dimana masing-masing partai berada dalam keadaan memerikan penawaran untuk menempatkan orang-orang guna mengisi pos-pos kementrian tertentu, dengan demikian praktik politik dagang sapi lebih berorientasi pada kekauasaan dan kepentingan sebuah partai politik, ketimbang rakyat banyak. [6]

C.     Faktor- faktor yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo

Ada beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo yang pertama yaitu keadaan ekonomi yang kian memburuk dengan berakhirnya perang korea. Antara bulan februari 1951- dan september 1952, harga karet, ekspor yang terpenting turun 71%. Penghasilan pemerintah tentu saja merosot. Dalam upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan yang tidak menguntungkan serta keluarnya cadangan emas dan devisa maka pemerintah mengenakan bea tambahan sebesar 100 sampai 200 persen terhadap impor barang mewah dan mengurangi pengeluaran. Selain itu kabinet juga berencana memperkecil jumlah birokrasi dan militer.[7] Pengurangan yang direncanakan dikalangan militer inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang gawat di dalam tubuh tentara dan merupakan cikal bakal terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan peristiwa yang cukup mengoncang kabinet Wilopo ialah yang menyangkut persoalan angkatan darat, peristiwa ini mempunyai sangkut paut dengan perkembangan ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara dan campur tangan parleman atas persoalan militer. Perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan pemasaran hasil eksport hingga penerimaan devisa menurut sekali dibandingkan kabinet sebelumnya. Dengan maksud melakukan penghematan tetapi juga pembentukan tentara yang memenuhi persyaratan Internasional anggota militer yang semata-mata memasuki dinas ketentaraan karena pangilan revolusi perlu dikembalikan ke masyarakat. Tentara bukanlah suatu amatirisme tetapi fesionalisme. Ini menyebabkan protes dikalangan perwira yang pendidikanya rendah, atau pro pengajur persatuan, seperti yang tercermin dalam surat Bambang Supeno kepada Presiden yang kemudian menimbulkan kericuhan (perpecahan) di kalangan tentara[8]. Banyak Politisi yang menyalahkan menteri pertahanan, Sultan Hamengku Buwana,  sebagai yang tercermin dalam mosi tak percaya dari Zainal Baharudin dan manai Sophian yang mendesak ke organisasian AP. Menyadari akan tangung jawabnya, KSAD  Nasution beserta pimpinan AD baik dari pusat maupun didaerah-daerah pada tanggal 17 Oktober 1952 menghadap Presiden Sukarno dan mengusulkan agar Parlemen dibubarkan, karena terlalu berbau kolonial, Presiden langsung memimpin pemerintah sampai diselengarakan pemilihan umum. Presiden Sukarno menolak karena tidak mau jadi diktator . Usul tersebut didahului oleh suatu demonstrasi dimuka istana Presiden dengan usul yang sama. Golongan Anti peristiwa 17 Oktober meluas juga dikalangan AD sendiri menteri pertahanan , sekretaris jendral Ali Budiharjo dan sejumlah perwira yang merasa bertangungjawab atas terjadinya peristiwa 17 oktober mengundurkan diri dari jabatanya. Kedudukan Nasution digantikan oleh Bambang Sugeng. Meskipun peristiwa 17 Okober tidak menyebabkan kabinet Wilopo jatuh tetapi prestisenya menurun[9] .

            Yang dua yaitu Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras. Yang ke tiga    Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa yang harus segera diselesaikan. Di beberapa tempat, terutama di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat hasil ekspor lebih besar dari pada yang dikembalikanke daerah[10].

Yang keempat  yaitu   Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Mereka juga menuntut diperluasanya hak otonomi daerah. Timbul pula perkumpulan – perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperi, paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Pemuda federal Republik Indonesia di Makassar. Keadaan ini sudah tentu membahayakan bagi kehidupan negara kesatuan.

Lalu yang terakhir adalah masalah  tanah  di  Tanjung  Morawa,  satu  kecamatan  di  Sumatera  Timur. Di  kecamatan  itu  terdapat  perkebunan  asing,  antara  lain  perkebunan kelapa  sawit,  teh,  dan  tembakau.  Atas  dasar  persetujuan  KMB, para pengusaha  asing  itu  menuntut  pengembalian  lahan  perkebunan  mereka, padahal   perkebunan   itu   telah   digarap   oleh   rakyat   sejak   zaman pendudukan  Jepang.  Ternyata  pemerintah  menyetujui  tuntutan  dari  para pengusaha  asing  itu  dengan  alasan  akan menghasilkan devisa  dan  akan menarik  modal  asing  lainnya  masuk  ke  Indonesia.  Di  sisi  lain,  rakyat tidak  mau  meninggalkan  tanah-tanah  yang  telah  digarapnya  itu. Maka pada  tanggal  16  Maret  1953  terjadilah  pentraktoran  tanah  tersebut.  Hal ini  menimbulkan  protes  dari  rakyat.  Namun  protes  rakyat  itu  disambut tembakan oleh polisi, sehingga jatuh korban di kalangan rakyat.Peristiwa itu dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak  oposisi  lainnya  untuk  mencela  pemerintah.  Kemudian  mosi  tidak percaya muncul di parlemen. Akibatnya Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya  kepada  presiden  pada  tanggal  2  Juni  1953  tanpa  menunggu mosi itu diterima oleh parlemen.[11]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari hasil uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.    Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan. Pada tanggal 19 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru.

2.      Program kerja kabint Wilopo : Mempersiapkan pemilihan umum, Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI, Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.

3.      Kabinet Wilopo mendapat dukungan koalisi dari PNI, Masyumi dan PSI. Partai Sosialis Indonesia (PSI) didukung oleh kaum intelektual Jakarta. PSI berpengaruh di kalangan pejabat tinggi pemerintahan dan mempunyai pendukung di kalangan tentara pusat. Sedangkan Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam. Basis politik Masyumi terdiri atas kaum muslim yang taat, termasuk sebagian besar kaum borjuis pribumi, para kyai dan ulama. Basis utama Partai Nasional Indonesia (PNI) ialah didalam birokrasi dan kalangan para pegawai kantor. Di daerah pedesaan Jawa partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim nominal (abangan).

4.      Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Peristiwa ini dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Akibatnya Kabinet wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi itu diterima oleh parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Posponegoro, MD. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka.

Ricklefs, MC. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : Serambi.

Moedjanto.1988.  Sejarah Indonesia abad ke-20 jilid II. Yogyakarta : Kanisius.

Wardaya, BT. 2008. Indonesia Melawan Amerika konflik PD 1953-1963. Yogyakarta: Galangpress.

Pustaka, RK. 2008. UUD 45& Perubahanya  susunan kabinet RI lengkap (1945-2009). Jakarta: PT kawan Pustaka.

Pendidikan sejarah Unnes 2013. 2016. Dinamika pergantian tujuh kabinet masa demokrasi parlementer 1950-1959. Semarang: Savista Press.

Jurnal

Saiman, Marwono, dan Syofyan. 2013 . Sistem Pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal tahun 1949-1959. Pekanbaru: Universitas Riau.

---

[1] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto,  Sejarah Nasional Indonesia jilid VI

[2] Ibid,                                                                                                                                                                        

[3] Redaksi Kawan Pustaka, UUD 45& Perubahanya  susunan kabinet RI lengkap (1945-2009), PT Kawan Pustaka, Jakarta, 2008,  hlm.  62-63.

[4] Marwono Saiman dan Syofyan, Sistem Pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal tahun 1949-1959, Universitas  Riau, Pekan Baru, 2013,  hlm. 7.

[5] Baskara T Wardaya, Indonesia Melawan Amerika konfil PD 1953-1963, Galangpress Publisher, Yogyakarta, 2008, hlm.  140.

[6] Pendidikan Sejarah 2013, Dinamika pergantian tujuh kabinet masa demokrasi parlementer 1950-1959, Savita Press, Semarang, 2016, hlm. 74-75

[7] MC Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2001, Serambi, Jakarta, 2008. hlm. 486.

[8] Ibid, hlm. 487

[9] Moedjanto, Sejarah Indonesia Abad ke-20 Jilid II, Kanisius, Yogyakarta , 1988 , hlm. 88.

[10] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto ,  Sejarah Nasional Indonesia jilid VI

[11] Marwono Saiman dan Syofyan, Sistem Pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal tahun 1949-1959, Universitas  Riau, Pekan Baru, 2013, hlm. 8.